Materi Pengantar Hukum Indonesia (Hukum Tata Negara Indonesia) dalam Bahasa Awam

Mengapa materi hukum tata negara Indonesia dimasukkan ke dalam bab yang sama dengan pengantar hukum Indonesia? Karena memang kajiannya  sama. Materi kuliah hukum tata negara itu kan kebanyakan isinya hanya basa-basi, misalnya menjelaskan apa itu negara demokrasi, apa itu konstitusi, apa itu rule of law dan rechtsstaat, apa itu Hak Asasi Manusia, dan lain-lain.

Materi PHI dan HTN di Indonesia, sebagaimana pernah saya sampaikan di dalam kelas, yang paling penting itu hanya 3 pembahasan saja, yaitu hierarki lembaga negara, hierarki lembaga peradilan, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Hanya itu saja.

Mari kita bahas secara ringkas saja.

 

• A.       Hierarki Lembaga Negara

Selain hierarki lembaga negara, orang juga biasa menyebutnya sebagai pilar kekuasaan. Tapi sebelum itu, harus tau ya perbedaan lembaga negara saja dan lembaga tinggi negara. Yang lembaga tinggi negara itu adalah lembaga yang langsung berada di bawah UUD NRI. Lembaga tinggi negara juga bisa disebut sebagai lembaga negara. Sementara lembaga negara  saja itu ya selain yang lembaga tinggi negara.

Materi Pengantar Ilmu Hukum dalam Bahasa Awam

Semua kampus kayaknya di Indonesia, di awal semester pasti ada mata kuliah ini. Kenapa si harus ada?

Ya logikanya gini. Semisal saudara mau jadi dokter, ya saudara harus belajar buku pengantarnya, mempelajari ilmu-ilmu dasar untuk jadi dokter. Pengen jadi apoteker juga sama. Akuntan? Pasti sama juga. Setiap bidang ilmu itu pasti ada bagian pengantar yang wajib untuk dipelajari.

Semisal saudara seorang Muslim, biar saya tunjukkan salah satu contohnya. Untuk mempelajari Islam, saudara tidak bisa langsung belajar ke al-Qur’an. Saudara kan harus bisa baca aksara arab dulu. Masa tidak bisa aksara arab langsung buka al-Qur’an, nanti kejadian saudara buka Qur’an dari arah kiri malah diketawain orang.

Saat saudara bisa baca aksara arab, baru saudara bisa membaca al-Qur’an. Itu pun saudara masih belum bisa belajar Islam secara utuh dari al-Qur’an, apalagi berfatwa tentang hukum Islam. Masih jauh. Saudara harus bisa bahasa Arab dulu dong. Belajar Nahwu-Sharaf nya dulu kalo kata anak pesantren mah.

Daftar Kota dengan Jumlah Gedung Tinggi Terbanyak di Indonesia

Melansir Skyscraper City Forum, beberapa kota di Indonesia ini memiliki jumlah gedung tinggi yang cukup banyak, sehingga bisa dikategorikan sebagai kota besar dan kota yang megah. Tolak ukur yang dijadikan disini adalah gedung-gedung yang memiliki ketinggain diatas 35 meter atau minimal memiliki 12 lantai. 

Berikut 10 kota di Indonesia yang memiliki jumlah bangunan atau gedung tinggi terbanyak:

No.	Nama Kota	Jumlah Gedung Tinggi
1	DKI Jakarta	+600 Gedung
2	Surabaya, Jawa Timur	135 Gedung
3	Bandung, Jawa Barat	119 Gedung
4	Tangerang, Banten	63 Gedung
5	Makassar, Sulawesi Selatan	46 Gedung
6	Medan, Sumatera Utara	32 Gedung
7	Semarang, Jawa Tengah	32 Gedung
8	Depok, Jawa Barat	20 Gedung
9	Bekasi, Jawa Barat	19 Gedung
10	Batam, Kepulauan Riau	19 Gedung

 

IDIK SAEFUL BAHRI

(idikms)

Nomor 081947100809 Sudah Tidak Aktif Lagi

Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa nomor yang biasa saya gunakan yaitu 081-947-100-809 sudah tidak aktif lagi secara permanen atau sudah tidak berada dalam kontrol dan kepemilikan saya, terhitung sejak tanggal 25 April 2022. Segala jenis penggunaan nomor tersebut diluar tanggung jawab saya. 

Nomor yang sudah menemani saya sejak 2009 hingga 2022 ini (hampir 13 tahun lamanya) secara terpaksa saya nonaktifkan secara permanen karena nomor tersebut sudah tidak privat lagi. Nomor tersebut sudah secara intens saya gunakan untuk kegiatan bisnis. Sementara saat ini saya masuk di lingkungan kerja yang membutuhkan privasi, maka nomor tersebut saya nonaktifkan dan menggantinya dengan nomor yang baru, yang hanya diketahui oleh keluarga, teman-teman dekat, dan rekan kerja.

Jika pembaca mengetahui adanya penggunaan nomor 081-947-100-809 dengan mengatas-namakan saya, bisa menghubungi saya melalui media sosial saya atas nama Idik Saeful Bahri, baik di Facebook, Twitter, Instagram, dll.

Untuk menghubungi saya, pembaca bisa menggunakan portal link berikut : https://linktr.ee/idikms

Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam Vestisian...!

Idik Saeful Bahri

(idikms)

Perbandingan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri

Pertanyaan:

Bandingkanlah antara peraturan menteri dan keputusan menteri dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Jawaban:

“Peraturan Menteri” dan “Keputusan Menteri” dalam kajian hukum tata negara dan perundang-undangan merupakan dua bentuk produk hukum yang berbeda, baik isi maupun konsekuensi hukumnya. Jika merujuk pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya ditulis UU 12/2011), Peraturan Menteri—walaupun tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1), namun tetap dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011.

Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 menjelaskan bahwa: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, .....” Disini terlihat jelas bahwa Peraturan Menteri termasuk bagian dalam peraturan perundang-undangan.